Pelaksanaan Implementasi Biodiesel ke sektor non-PSO

Sejak 1 September 2018, pemerintah telah menetapkan pelaksanaan implementasi biodiesel B20 ke sektor non-PSO (non subsidi) melalui Permen ESDM no 41 tahun 2018. Hal ini untuk memperkuat pelaksanaan kewajiban pencampuran biodiesel ke dalam bahan bakar solar yang ditetapkan dalam Permen ESDM No 12 tahun 2015, yang sebenarnya telah menyebutkan kewajiban pemakaian biodiesel di sektor non PSO akan tetapi belum dilaksanakan. Dalam permen ESDM no 41 tahun 2018, disebutkan pula adanya sanksi administratif yang dikenakan kepada Badan Usaha BBM berupa denda sebesar Rp 6000/liter BBN yang seharusnya dicampur ke dalam BBM. Adapun sektor PSO atau Public Service Obligation yaitu BBM bersubsidi berupa "Biosolar" telah berupa campuran B20 sejak 1 Januari 2016.

 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai biodiesel, silakan membaca informasi berikut ini :

- Tentang Biodiesel, silakan klik

- Best Practice Penanganan B20, silakan klik

- Pedoman Umum Penanganan dan Penyimpanan Biodiesel dan campurannya, silakan klik

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi kami.